Selain itu, selama menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menjadi aktor utama di balik lahirnya berbagai Undang-undang Nekolim di bidang investasi, perdagangan dan keuangan yang memang dibiayai oleh hutang luar negeri dari World Bank.
"Bermodalkan hutang luar negeri, Sri Mulyani berhasil membantu SBY dalam pemenangan pemilu 2009 yang lalu. Hutang luar negeri disalurkan baik lewat
cash transfer, Raskin, PNPM Mandiri, Jamkesmas, dan lain-lainnya yang tak lain adalah
money politic yang luas. Dengan itu SBY menang," ujar Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton dalam rilis yang diterima Redaksi (Kamis, 4/8).
Dalam situs
website Bank Dunia, tercatat bahwa dari tahun 2004 hingga 2009 Bank Dunia membiayai sedikitnya 82 proyek utang senilai kira-kira 8,5 miliar dolar AS untuk membiayai berbagai proyek di Indonesia, termasuk BLT, PNPM Mandiri, Raskin. Tak hanya itu, utang tersebut juga digunakan untuk membiayai pembuatan perundang-undangan dan infrastruktur investasi luar negeri. Umumnya, program bantuan luar negeri untuk jaring pengaman sosial semacam itu adalah hutang dengan bunga tinggi.
"Jasa besar Sri Mulyani dalam mengkontribusikan uang besar bagi kemenangan SBY tidak hanya terkait kepiawaiannya dalam menggunakan bantuan Bank Dunia dalam meningkatkan popularitas SBY, tetapi juga berhasil mengola kebijakan
bailout Century yang patut diduga juga digunakan sebagai sumber keuangan oleh SBY dalam rangka membiayai pemenangan pemilu 2009," kata Masinton lagi.
Dikatakan Masinton, Sri Mulyani telah berjasa besar dalam menjalankan misi Bank Dunia dan beroperasinya kepentingan asing menjajah Indonesia. Oleh karenanya, penilaian bahwa pencalonan Sri Mulyani sebagai Capres 2014 didukung oleh kekuatan kapitalisme internasional bukanlah hal aneh.
"Pencabutan subsidi untuk rakyat kecil, tergusurnya pasar tradisional oleh pasar modern milik pemodal besar bahkan asing, lahan dan produksi petani yang terus merosot adalah karya kebijakan neoliberalisme atau pro pemodal asing. Sri Mulyani adalah ekonom dan tokoh yang mendesain lahirnya kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil maupun kepentingan ekonomi nasional Indonesia," imbuh Masinton.
[dem]
BERITA TERKAIT: