Seperti yang diutarakan oleh Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (GM-FKPPI), Devi Andita bahwa terkesan kuat Menpora membiarkan konflik perpecahan tersebut.
"Indikasinya jelas, untuk sekedar mengeluarkan surat pemberitahuan tentang putusan pengadilan yang sedang dalam proses banding kepada pemda DKI Jakarta sebagai pemegang asset pemerintah daerah yang belum inkrah, sehingga belum dapat dikuasai atau dipergunakan oleh kedua belah pihak saja, Andi tidak tegasâ€, tukas Devi.
Andi, lanjut Devi, lewat Deputi I Bidang Kepemudaan Kemenegpora Alfitra Salam sengaja mengulur-ulur penandatangan surat tersebut agar konflik perpecahan KNPI tetap berlangsung.
"Alfitra Salam sebagai Deputi I Bidang Kepemudaan pun tidak cakap dan responsif dalam menjalankan tanggungjawabnyaâ€, tegasnya.
Devi juga menilai Andi sebagai Menpora tidak memahami anatomi kepemudaan dan tak cakap dalam mengurai masalah-masalah yang ada dalam KNPI.
"Semestinya Menpora bersikap netral dan tegas dalam mengurai masalah konflik kepemudaan di KNPI. Tapi ia malah menunjukkan sikap yang sangat tidak patut sebagai pemimpinâ€, kata Devi.
Bahkan Devi mengindikasi keterlibatan Andi Mallarangeng dalam dugaan kasus suap yang melibatkan Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.Pasalnya, kata Devi, Andi sebagai pemimpin tidak mungkin tidak mengetahui praktik suap yang mengucurkan banyak uang dalam pembangunan wisma atletdan sebagai pemimpin lembaga negara seharusnya dia (Menpora) bertanggungjawab terhadap hal tersebut.
"Kasus suap Sesmenpora salah satu bukti Andi adalah seorang menteri yang gagal dalam menciptakan
Clean Government. Sehingga memang tak bisa diharapkan ia bisa menyelesaikan konflik di tubuh KNPI. Bahkan, kami menduga kuat ia terlibat dalam kasus tersebut," tandasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: