Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (purn) Soerjadi ketika membuka silaturahmi yang digelar di Matraman Raya, Jakarta Timur, hari ini, antara lain mengatakan pimpinan pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam menata negara. Belakangan ini tidak aneh lagi kalau purnawirawan militer menyuarakan opini tajam menohok kredibiltas pemerintah melalui media massa.
Kelompok mahasiswa menyambut pernyataan para sesepuh AD itu. Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Stefanus Gusma, kepada
Rakyat Merdeka Online, menilai, kritik dari PPAD adalah hal lumrah di tengah kondisi bangsa yang carut marut akibat ketidakefektifan kepemimpinan nasional.
"Purnawirawan memang sudah lama menyatakan sikap tidak percaya pada SBY. Tidak hanya purnawirawan, komponen masyarakat menyatakan itu (kritik) biasa, dalam kondisi ketidakpercayaan luar biasa ini kan hampir semua kelompok rakyat menyatakan tidak percaya pada pemerintah," kata Gusma sesaat lalu (Selasa, 19/7).
Gusma berpendapat, kritik purnawirawan punya landasan kuat yang berlatar doktrin nasionalisme selama puluhan tahun di dunia militer. Dia mengakui, kelompok gerakan mahasiswa beberapa kali melakukan pertemuan dengan para tokoh purnawirawan militer. Tapi itu bukan dalam rangka menyatukan kekuatan untuk turun ke jalan.
"Nasionalisme purnawirawan belum luntur. Kita sudah melakukan pertemuan (dengan purnawirawan) tapi kan purnawirawan tidak punya garis komando lagi, artinya seruan mantan milter yang merasa gerah karena jiwa nasionalismenya kuat sekali. Bukan ke arah pengerahan kekuatan," tegasnya.
Dia tegaskan bahwa gerakan mahasiswa masih mengusung tema besar "perubahan yang tidak bisa ditunda" dengan menggarap kekuatan kelompok sipil terutama buruh dan pemuda.
"Para petinggi militer hanya sebagai kekuatan pendorong, tapi kekuatan penentu di mahasiswa, buruh dan pemuda. Kita tidak pakai paradigma kekuasaan dalam perubahan ini, hanya gerakan moral," tuturnya.
"Saya ingatkan, perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu seperti bola salju yang terus membesar. Penolakan terhadap SBY dan Boediono sudah terjadi di semua daerah," tutupnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: