Pernyataan SBY bahwa suatu kepemimpinan harus memiliki tujuan dan wajib mengupayakannya dengan cara-cara yang baik, yang disampaikannya dihadapan 1.000 pemuda kemarin siang itu, disebut-sebut sebagai ancang-ancang SBY yang akan mengambil langkah mengocok ulang komposisi menterinya.
Pengamat politik Ilyas Indra Damar Jati memiliki pandangan yang sama soal kebutuhan SBY untuk mengkocok ulang kabinet. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, menurutnya, SBY memang harus melakukan
reshuffle.
"Ya, dalam kondisi sekarang sudah saatnya itu (reshuffle) dilakukan, khususnya untuk menteri yang kurang efektif. Lakukan reshuffle atas evaluasi kinerja berbasis riset," ujarnya kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 10/6).
Ditambahkan Wakil Rektor Universitas Azzahra ini, SBY harus berani memecat menteri-menteri yang selama ini dinilai mengganggu dan menghambat tujuan kepemimpinanya, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, seperti yang didengung-dengungkannya selama ini.
SBY, katanya, tak boleh ragu dan pandang bulu. Dia harus berani memecat menteri, sekalipun menteri tersebut rangkap jabatan sebagai ketua umum partai dan berasal dari partai pendukung dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar.
"Khusus untuk menteri yang merangkap menjadi ketua umum partai, atau rekomendasi partai politik, jika tidak efektif dan kinerjanya tidak maksimal, presiden harus berani mengganti walaupun ada berkaitan dengan koalisi politik," katanya.
Sebelumnya diberitakan, guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Iberamsjah, meminta SBY menerjemahkan pidato yang terkesan normatif yang disampaikannya kemarin itu ke dalam pemerintahan yang tengah dikendalikannya. "SBY harus membuat langkah-langkah yang benar-benar nyata," katanya saat dihubungi
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 9/6).
Langkah apa yang harus dilakukan SBY? Iberamsjah sendiri memberi sinyal agar tujuan kepemimpinan SBY bisa dicapai, maka SBY mesti mengocok ulang kabinetnya. Agar tujuan negara bisa tercapai maka SBY harus membuat kabinet yang benar-benar zaken cabinet (kabinet ahli), bukan kabinet campur aduk hasil dari tawar menawar politik. "Kalau memang itu (reshuffle) yang mau dilakukan langsung dikerjakan. Jangan hanya bicara. Seperti Pak Harto, langsung eksekusi," tutupnya.
[dem]
.jpeg)
.jpeg)
