"Kita mau demokrasi dan reformasi ini kita perjuangkan untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan kedaulatan bangsa kita, dan juga mengembalikan arah dan cita-cita proklamasi kemerdekaan kita," terang ketua Repdem Masinton Pasaribu usai refleksi "Pemuda Indonesia Menggugat Pengkhianatan Reformasi dan Kebangkitan Koruptor" di Doekoen Coffee Pancoran Jakarta Selatan petang ini (Minggu, 22/5).
Dalam pengamatan Masinton, pemerintah telah gagal dalam menjalankan agenda-agenda reformasi selama 13 tahun ini. Kegagalan terutama pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena SBY merupakan presiden terlama dalam rentang waktu 13 tahun tersebut, yaitu selama tujuh tahun.
"Kita lihat dalam tujuh tahun ini, perjalanan bangsa terus merosot," terangnya.
Dia menyontohkan, dalam masa tersebut banyak terjadi konflik antar suku dan agama, melahirkan banyak utang luar negeri, termasuk masih mengguritanya korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti kasus bailout bank century dan kasus pajak. Padahal pemberantasan KKN menjadi salah satu agenda reformasi. Tak hanya itu, SBY juga tak mampu menjaga harmonisasi antar-lembaga negara, seperti tercermin dalam kasus cicak versus buaya, yaitu ketegangan antara KPK dan Polri.
"Itu indikasi-indikasi kegagalan reformasi di bawah SBY," tegasnya.
Atas kegagalan-kegagalan itu, dia mengatakan, pemerintahan SBY-Boediono harus diganti. Bahkan bila perlu, SBY-Boediono diturunkan sebelum 2014. Karena pada tahun 2014 diyakini, Partai Demokrat akan menggunakan beragam cara untuk mempertahankan kekuasaan.
Tapi dia menekankan, pergantian bukan hanya pada pemerintahan, tapi juga paradigma ekonominya. Karena saat ini bukan berparadigma Pancasila, tapi neoliberal.
Lewat cara apa menurunkan SBY-Boediono?"Ada cara lewat parlemen dan ektra parlemen. Ekstra parlemen tentu lewat gerakan massa, seperti tahun 1998 dulu. Inikan sedang mencari momentum. Kita sampai hari ini terus menggalang kekuatan itu. Sampai nanti tiba momentumnya rakyat akan bergerak. Ada lewat parlemen dengan menggunakan hak menyatakan pendapat," jawabnya.
Apakah Anda yakin parlemen mau menggunakan hak tersebut?"Bukan Persoalan yakin atau tidak yakin bahwa itu (hak menyatakan pendapat) akan digunakan. Artinyakan ada beberapa cara untuk menghentikannya," tandasnya.
[yan]
