Tokoh Demokrat seperti Kastorius Sinaga, EE Mangindaan dan Jero Wacik mulai meminta Nazaruddin mundur dari posisi bendum partai. Sementara Ruhut Sitompul, yang merupakan orang dekat Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum, meminta agar skandal suap Sesmenpora diselesaikan KPK.
Kericuhan di internal partai itu ini juga membuka spekulasi yang menyebutkan bukan tidak mungkin Anas Urbaningrum lah yang akhirnya akan terjungkal. Anas dianggap bersalah karena menjadi salah seorang promotor Nazaruddin sehingga dapat duduk di kursi bendum. Di sisi lain, Anas juga dianggap tidak dapat mengendalikan silang pendapat di kalangan Demokrat. Ketidakmampuan ini memperlihatkan
leadership yang kurang.
Dalam berbagai diskusi dan pembicaraan di kalangan politisi kemungkina Anas dikudeta melalui mekanisme kongres luar biasa sudah semakin sering dibicarakan.
Namun, Sekretaris Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat, Ma'mun Murod Al-Barbasy, saat berbincang dengan
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Sabtu, 21/5) membantah keras hal itu. Dia menilai, rumor itu dinilai berlebihan.
"Percayalah Demokrat akan mengeluarkan keputusan yang proporsional (adil). Karenanya berlebihan mengaitkan kasus Nazar dengan KLB. Itu (KLB) tidak ada kamusnya di Demokrat, karena itu menabrak hakekat demokrasi yang sesungguhnya," tegasnya.
Lebih lanjut Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ini mengatakan bahwa pasca Kongres Bandung tidak ada kubu-kubuan. Semua potensi dari berbagai kubu pada saat Kongres sudah melebur jadi satu kesatuan.
"Kabinet Anas begitu akomodatif, sehingga berlebihan isu soal KLB. Kalaupun rumor itu benar, pasti yang menghembuskan mereka yang hanya ingin Demokrat gaduh," tandasnya.
[arp]
BERITA TERKAIT: