"Itu wajar-wajar saja," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua di gedung DPR, Jakarta (Jumat, 20/5).
Namun, dia menekankan, desakan itu mestinya tidak hanya lewat pernyataan, tapi disertai dengan surat keputusan dari Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat. DK dalam AD/ART memiliki hak untuk mengambil sebuah keputusan. Namun sampai saat ini Dewan Kehormatan belum juga mengeluarkan SK tersebut.
"Sehingga kita disini juga ketika berhadapan dengan teman-teman wartawan, teman-teman fraksi lain, sulit menjawab apa yang jadi keinginan (dari DK Demokrat) gitu," tandasnya.
Karena itu sampai saat ini, pihaknya masih memegang kepada hasil investigasi yang dibentuk Fraksi Demokrat, bahwa tidak ada kader Demokrat terlibat dalam proyek pembangunan wisma atlet tersebut. Meski, dia mengakui, hasil investigasi itu tidak memliki landasan hukum.
[yan]
BERITA TERKAIT: