SBY Mestinya Tak Buat Kontrak Koalisi Baru

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rabu, 20 April 2011, 09:28 WIB

SBY Mestinya Tak Buat Kontrak Koalisi Baru

presiden sby/ist

RMOL. Enam pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PKB telah setuju dengan kontrak koalisi baru. Namun, salah seorang fungsionaris pendukung partai pemerintah itu menilai mestinya kontrak baru tersebut tak perlu dibuat.

"Mestinya tidak perlu ada pembaruan kontrak itu. Karena bagaimana pun juga DPR itu harus menjalankan fungsi kritisisme," ungkap Ketua DPP Partai Golkar, Hajrianto Y Thohari kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski telah ada kontrak baru, tegasnya, Partai Golkar tetap seperti semula, yaitu kritis dalam menjalankan fungsi-fungsi DPR. Karena menurut Golkar, dalam kontrak koalisi baru yang berubah hanya kalimat, tetapi subtstansinya tetap tidak ada penyeragaman dan tidak ada pembungkaman atas kririsisme di DPR.

"Karena bagi Golkar, yang jauh lebih penting adalah menyalurkan spirasi rakyat dengan menjalankan fungsi DPR DPR dengan baik dan maksimal. Maka penyeragaman tidak masuk akal. Dan oleh karena itu, tidak relevan pemberian reward and punishment yang hanya diukur dari persepktif kesetiaan," tandas Wakil Ketua MPR ini. [zul]