Golkar: PKB Masih Berparadigma Orba

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rabu, 20 April 2011, 08:27 WIB

Hajrianto Y Thohari

RMOL. Imbauan PKB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memberikan sanksi tegas bila Partai Golkar dan PKS kembali mbalela tak relevan, meski sudah ada kontrak koalisi yang baru. Imbauan PKB itu menunjukkan partai nahdliyyin itu masih berpikir cara Orde Baru.

"Menurut saya imbauan itu tidak relevan dengan era demokrasi seperti sekarang ini. Itu pengertian koalisi dalam pengertian lama dalam paradigma ketika kita belum melakukan reformasi," kata Ketua DPP Partai Golkar, Hajrianto Y Thohari kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Imbauan PKB itu juga, sambung Wakil Ketua MPR ini, karena PKB mendefenisikan koalisi itu sebagai penyeragaman. Sedangkan penyeragaman itu sebuah praktik yang anakronisme dengan semangat demokrasi seperti yang sedang dibangun sekarang ini. Sebab DPR memiliki fungsi menjalankan pengawasan, legislasi, dan anggaran.

"Yang kesemua itu harus (dijalankan) secara kritis. Kan tentu tidak mungkin tanpa kritisisme orang membuat undang undang yang pro rakyat dan tidak mungkin kita akan melakukan pengawasan dengan baik kalau tidak ada kritisisme," tandas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini. [zul]