Beda Dengan Hatta, Syarief Tegaskan Kontrak Koalisi Baru SBY yang Buat

"Iya dong. Dalam hal hal ini dipimpin Pak Ketua Setgab," kata Sekretaris Setgab, Syarief Hasan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 15/4).

Menteri Koperasi dan UKM ini menjelaskan, kontrak koalisi yang baru ini hanya berupa penguatan dari kontrak sebelumnya. Karena itu ada sedikit perubahan.

"Ketua harian tidak ada. Pak Ical (Aburizal Bakrie) jadi wakil ketua. Kemudian pimpinan rapat itu secara bergantian (dipimpin) oleh ketua-ketua umum partai koalisi," jelasnya.

Dia menekankan, kontrak koalisi ini juga untuk kembali mengingatkan bahwa partai politik berkoalisi tidak hanya di eksekutif, tapi termasuk juga di parlemen, dengan tetap memelihara fungsi DPR dalam melakukan chek and balance kepada pemerintah.

"Seyogyanya ada. Tapi kalau bicara reward dan punishment itu ada di domain Pak Ketua Setgab dalam hal ini Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," ungkapnya saat ditanya, apakah ada sanksi bagi partai politik yang tidak mengindahkan kesepakatan.

Dalam wawancara dengan harian Rakyat Merdeka yang dimuat hari ini, Ketua Umum Partai Amamat Nasional Hatta Rajasa membantah bahwa SBY yang membuat draft koalisi baru itu.

Sebenarnya apa yang di­ingin­kan SBY dari draft koalisi model baru?
Saya perlu sampaikan bahwa  presiden tidak pernah membuat draft koalisi. Presiden hanya menggariskan bahwa koalisi ha­rus solid, membangun kebersa­maan untuk mensukseskan peme­rintahan, dan membangun kese­jah­teraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini. Namun demikian tetap saja tidak menghilangkan daya kritis.

Ah, masa presiden tidak mem­buat draft koalisi?    
Kalau yang sekarang, presiden tidak membuat draft koalisi dan presiden tidak negosiasi pasal demi pasal. Itu bukan urusan presiden. Intinya, presiden ingin pemerintahan ini berjalan, ada kontrak politik yang menun­juk­kan integritas kita. Kemudian integritas itu mengantarkan kita untuk mencapai target-target yang kita tetapkan. [zul]