"Saya yakin mereka masih tetap (berada) di dalam koalisi. Karena mereka kan disodorkan juga kontrak baru. Menurut mereka kan masih dibahas di Majelis Syuro," kata Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 15/4).
Amir tidak tahu persis kapan batas waktu PKS untuk segera menandatangani kontrak koalisi tersebut. Karena dirinya tidak terlibat langsung dalam Setgab SBY-Boediono. Meski begitu, ujarnya, tentu ada batas waktu yang sesuai dengan kepatutan.
"Ya ditunggu. Yang saya tampak, karena rekan koalisi juga sudah tanda tangan, tentu juga kita harapkan (untuk segera tanda tangan)," ungkapnya.
Soal PKS yang disebut-sebut belum tanda tangan kontrak itu karena elitnya belum bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berbeda dengan pimpinan partai koalisi lainnya, pengacara senior ini menampik. Dia mengatakan, pers selalu menilai pertemuan itu harus dilakukan secara fisik.
"Padahal saya yakin komunikasi tetap berjalan antara Pak SBY dan Pak Hilmi (Aminuddin, ketua Majelis Syuro PKS)," ungkapnya.
Apa saja poin dalam kontrak koalisi baru itu?"Saya tidak dalam posisi (menjelaskan) tentang poin-poin itu secara detail. Tapi diusahakan, ini kan bertitik pada pengalaman pada waktu lalu yang sedemikian rupa, (ada) partai politik yang sering memposisikan diri antagonis. Itu saja," jawabnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: