Demikian disampaikan peneliti bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik Transparency International Indonesia (TII), Heni Yulianto, dalam diskusi Pembangunan Gedung Baru DPR, di Kantor TII, Jakarta (Minggu, 16/11).
"Alasan pembangunan gedung baru DPR semuanya dibuat-buat. Seperti, alasan gedung miring, semua fraksi setuju, untuk peningkatan kerja, maupun pengadaan kolam renang untuk kebutuhan karyawan," kata Heni.
Selain itu, lanjut Heni, Setjen DPR dan badan urusan rumah tangga (BURT) DPR juga tidak melakukan survei kebutuhan masyarakat.
"Masalahnya bukan dari Rp 1,8 triliun jadi Rp 1,3 triliun, tapi berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Setjen dan BURT DPR tidak melakukan survei kebutuhan masyarakat. Dana Rp 1,3 triliun itu bisa digunakan untuk 16.000 sekolah baru, menambah dana subsidi pupuk hindga 20 persen, membangun 21.000 unit rumah baru untuk korban bencana, menambah 19,5 juta peserta penerima jaskesmas atau menambah 20 persen dana jaskesmas," demikian Heni.
[yan]
BERITA TERKAIT: