"Setgab harus dibubarkan, karena telah memproyeksikan kebenaran dan keputusan-keputusan di DPR dengan paham diktator mayoritas dan menafikan suara minoritas. Mereka sangat a-Pancasialis," kata Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, kepada
Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 9/1).
Basarah juga yakin, keberadaan Setgab telah berinvestasi dalam membangun budaya politik transaksional. Hal itu, katanya, sangat berbahaya dalam proses pendidikan politik bagi rakyat Indonesia.
"Memang sejak awal kelahiran Setgab kita pandang sebagai suatu lembaga ekstra konstitusional, yang akan mengacaukan sistem demokrasi Pancasila yang sedang kita bangun. Keberadaan Setgab seakan-akan melegitimasi adagium politik diktator mayoritas, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila," tegas Basarah.
Menurut Basarah, seharusnya pemerintah tidak perlu
over-acting dengan membentuk Setgab, kalau hubungan yang dibangun dengan Parpol koalisi atas dasar kesamaan visi, misi dan
platform dalam membangun bangsa.
"Kacaunya pengelolaan Setgab saat ini membuktikan, bahwa eksistensi Setgab hanya untuk kepentingan pragmatis para anggotanya saja dan bukan untuk kepentingan rakyat. Karena telah merusak sistem demokrasi Pancasila dan mengganggu pendidikan politik bagi rakyat, maka sudah sewajarnya Setgab dibubarkan," demikian Basarah.
[yan]
