"Sebaiknya memang begitu. Karena Sultan milik dari segala lapisan masyarakat yang ada di Jogja, jadi mestinya tidak terlibat langsung dalam partai," tegas Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Hussein kepada
Rakyat Merdeka Online (Senin, 13/12).
Fraksi Hanura sendiri belum menetapkan apakah akan memilih penetapan atau pemilihan secara demokratis dalam pemilihan gubernur Jogjakarta sebagaimana dimuat dalam rancangan undang undang Keistimewaan Jogjakarta.
"Sementara ini kan masih sebatas komentar-komentar yang baru katanya-katanya. Karena RUU-nya belum diajukan ke DPR," kilah Hussein.
Meski begitu, Hanura meminta, agar sistem yang sudah berjalan selama ini di Jogjakarta untuk tidak diubah. Menurutnya, lebih baik pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurus kasus-kasus lain yang butuh perhatian khusus.
"Mending diurus kasus-kasus yang masih perlu penanganan khusus, seperti kasus Century, kasus Gayus, TKI yang terlunta-lunta di Arab Saudi. Lebih baik fokus disitu. Biarkan masyarakat (Jogja) yang sudah hidup tenang dan berjalan baik selama ini," tegas dia.
[zul]
BERITA TERKAIT: