Namun, kebanyakan partai itu menginginkan Sultan untuk tidak lagi terlibat dalam partai politik dan juga di organisasi kemasyarakatan. Karena saat ini Sultan merupakan pengurus Partai Golkar dan Nasional Demokrat. PKS, PKB, dan Gerindra merupakan contoh partai yang menginginkan Sultan tidak berpolitik.
Wakil Sekjen DPP Nasional Demokrat, Melky Laka Lena, menilai permintaan itu menunjukkan partai-partai tersebut tidak melihat persoalan sebenarnya.
"Persoalan kita ini bukan Sultan dari mana, partai mana, berasal dari ormas mana. Persolannya kita mau tidak menjaga kekhasan kebudayan kita ini menjadi kekuatan, bukan menjadi beban," ujar Melky kepada
Rakyat Merdeka Online.
Selain itu, menurut Melky, permintaan partai-partai politik itu terlihat jelas, bahwa karena ada kepentingannya yang terganggu, lalu tidak menginginkan Sultan menjadi pengurus partai bila menjadi gubernur. Dia yakin, bila Sultan berasal dari partainya, Sultan tidak akan dipermasalahkan.
"Saya balik bertanya lagi. Andai saja Sultan menjadi bagian dari partai atau ormas dia, dia setuju tidak. Tinggal dibalik saja. Jadi jangan memposisikan diri, karena kepentingan saya terganggung lalu saya mempersoalkan itu. Itu kan bersifat golongan," terang Melky.
Meski aktif dalam sebuah partai atau ormas, Melky melihat, Sultan tidak akan berpikiran berjuang hanya untuk kelompoknya semata.
"Saya pikir Sultan ini juga bukan orang yang berpikiran seperti itu. Hanya karena dia berasal dari satu kelompok kemudian dia berfikir sempit untuk golongannya. Tidak lah," demikian Melky.
[zul]
