Hal itu dikatakan Wakil Sekjen DPP Nasional Demokrat Melky Laka Lena menanggapi pemberlakuan sistem pemilihan secara demokratis bagi gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta yang tertuang dalam rancangan Undang Undang Jogjakarta yang disiapkan pemerintah.
"Keistimewaan Jogja ini, yang kalau kita gagal menjaga itu, karakter bangsa ini, kebhinekaan bangsa ini, makin terganggu. Dan itu berbahaya untuk Indonesia ke depan," jelas Melky kepada
Rakyat Merdeka Online.
Untuk itu menurut Melky, sistem pemilihan yang ada di Jogjakarta tidak hanya berlaku di kota gudeg itu saja. Bila perlu, bagi daerah yang memiliki kekhasan yang menonjol, seperti Jogja, juga diberikan keistimewaan.
"Jangan cuma Jogja. Bila perlu daerah-daerah lain yang memiliki kekhususan, kita bikin saja misalnya, seperti Solo, kita berikan saja keistimewaan. Dan itu akan menjaga keindonesiaan kita. Kalau ada kekhasan yang mirip-mirip Jogja misalnya," terang dia.
Tak sampai disitu, lanjut Melki, model sistem demokrasi yang diterapkan oleh Jogjakarta harus menjadi model bagi negara lain, bagaimana demokrasi bersandingan dengan adat dan budaya.
"Justru Jogja harus menjadi model. Bukan hanya seperti sekarang. Pemerintah pusat harus menjadikan model demokrasi Jogja ini menjadi model bagaimana demokrasi itu bisa bersanding dengan keunikan dan kekhasan lokal," tandas Melki.
[zul]
