Menurut Wakil Seketaris Jenderal PP Nasional Demokrat Melki Laka Lena, agenda neolib diselipkan dalam banyak urusan. Dan agenda neolib, sambung dia, bisa berjalan ketika sistem politik, ekonomi, dan budaya itu berada pada situasi dan bentuk yang sama.
"Budaya satu bangsa itu mampu mencegah terjadinya percepatan agenda neolib. Menurut saya, sistem demokrasi kita, yang andai kata saja menapikan Jogjakarta, itu mengancam keindonesiaan kita, mengancam kebhinekaan kita, dan itu mempermudah Indonesia menjadi bagian dari kepentingan global," ujarnya kepada
Rakyat Merdeka Online.
"Agenda untuk membuat RUU DIY dengan model Pemilu patut kita duga, dan patut kita curigai itu agenda-agenda untuk membuat semangat Indonesia ini semakin melawan Pancasila, melawan semangat keindonesiaan. Mendemokratisasi suatu negara dengan bukan karakter lokal, para pejuang-pejuang itu sebenarnya sedang menjalankan misi-misi agenda asing," sambung Melki.
Melki tidak sepakat bila Indonesia menerapkan begitu saja sistem demokrasi yang ada di Barat dengan tidak mengindahkan budaya lokal. Indonesia, terangnya, merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau dan latar belakang serta adat istiadat lainnya.
Melki juga mempertanyakan sistem demokrasi yang lebih mengedepankan sistem kompetisi atau pemilihan. Karena dalam banyak hal, demokrasi justu tidak menghasilkan hal yang positif.
"Neolib ini lebih mementingkan kompetisi daripada keadilannya. Kemudian sistem politik kita, aspek musyawarah mufakat sudah hilang dalam sistem politik kita. Coba lihat sekarang, orang tidak perlu lagi bermusyawarah, langsung
voting. Itu agenda-agenda neolib model begitu, akhirnya Indonesia hari ini, ekonominya, budayanya, politiknya melawan Pancasila, melawan semangat Keindonesian kita," katanya.
[zul]
