"Nah, itu kan masih terlalu jauh. Harusnya kan diajak masyarakat Jogja maupun Sultan duduk bersama, dibicarakan bersama. Jangan karena merasa pemerintah, pokoknya ingin begini. Akibatnya kan, ya kita bisa lihat reaksi yang timbul," ujar Saleh yang juga Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Hussein kepada
Rakyat Merdeka Online (Jumat, 3/12).
Fraksi Hanura, kata Saleh, belum menyatakan sikap soal RUU Keistimewaan Jogjakarta. Karena sampai saat ini RUU tersebut belum diterima DPR.
"RUU-nya kan belum diserahkan ke kita. Bagaimana kita bersikap, kita belum tahu DIM-nya seperti apa. Ini kan kita baru berdasarkan dari media, maupun dari pengamat yang sementara kita kaji. Tapi resmi dari pemerintah kan kita belum baca," jelasnya.
Meski demikian, dia memastikan, keinginan pemerintah bahwa gubernur Jogjakarta akan dipilih secara demokratis belum tentu diterima DPR. "Mungkin itu keinginan pemerintah. Kan belum tentu di DPR diterima begitu saja. Nggak mungkin," demikian Saleh.
[zul]
