Publik akan melaporkan hal-hal yang janggal dari apa yang dilakukan oleh anggota dewan. Hal ini tentu karena adanya dukungan perkembangan sistem informasi dan teknologi yang berkembang pesat saat ini.
"Mereka lupa rakyat tidak bodoh. Apa pun yang mereka lalukan semua bisa dipantau. Tidak bisa lagi mengelak. Anggota DPR juga lupa bahwa gaji meraka selama ini dari uang rakyat.," ujar pengamat politik Hendri Satrio kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 23/11).
Hendri Satrio memang mendengar bantahan Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi yang menjadi kepala rombongan studi banding Komisi V DPR ke Rusia itu. Tapi, dia yakin, tidak mungkinlah pelapor memberikan informasi yang tidak berdasarkan fakta yang ada.
Namun, Hendri juga tidak ingin kasus dugaan penelantaran ini tidak diperpanjang. Akan lebih baik, bila DPR segera minta maaf dan mengaku khilaf kepada publik. Dan setelah itu segera bekerja secara maksimal untuk rakyat.
Karena itu dia menagih hasil kerja anggota Komisi V DPR yang menggelar studi banding rumah susun ke Rusia. Menurutnya, DPPR harus segera menjelaskan kepada publik apa yang didapatkan dari kunjungan ke Rusia itu. "Jangan lagi-lagi beralasan tunggu rapat komisi. Segera jelaskan. Jangan sampai karena kasus ini (penelantaran) itu (hasil studi banding) tak dijelaskan," tukasnya.
[zul]
