Kasus Penyelundupan Senjata dari Moro Belum Ditemukan

Demikian disampaikan Kepala Pusat Operasi Bakorkamla, Laksamana Pertama Susanto saat mengunjungi Tahuna, Pulau Sangihe, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Minggu siang (31/10).

Satgas Bakorkamla di Tahuna dan Lanal TNI AL di Tahuna, Sangihe, memiliki arti strategis, mengingat Sangihe merupakan salah satu pulau terdepan Indonesia  yang berbatasan langsung dengan Filipina.

Sedianya, kunjungan ke Sangihe dilakukan oleh Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya Didik Heru Purnomo kemarin (Sabtu, 30/10). Namun karena cuaca buruk, pesawat Casa P-850 milik TNI AL yang membawa rombongan Kalakhar dari Ternate, Maluku Utara, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Sangihe, dan mendarat di Manado.

Kepada Komandan Pangkalan TNI AL di Tahuna, Kolonel JS Sanggel dan Kapten KRI Tedong Naga, Kapten Sigit Sugihartono, Susanto mengingatkan bahwa tindakan melawan hukum yang kerap terjadi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3 adalah penyelundupan dan pelanggaran batas wilayah oleh nelayan Filipina. Namun seringkali pula nelayan Indonesia juga melanggar batas laut yang memang tidak mudah untuk ditandai dengan mata telanjang.

Susanto juga mengingatkan operasi yang dilakukan Bakorkamla bukanlah operasi tempur, melainkan operasi penegakan hukum di wilayah kedaulatan RI.

"Dari 12 stakeholder, hanya TNI AL yang merupakan instansi militer atau tempur. Selebihnya adalah instansi sipil yang juga berkepentingan dengan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, seperti Bea Cukai dari Kementerian Keuangan dan Polisi Air dari Polri," ujar Susanto.

Susanto juga mengatakan, sejauh ini belum ada kasus penyelundupan senjata dari kelompok bersenjata di Moro, Filipina Selatan, ke wilayah Indonesia, dan sebaliknya, yang terpantau oleh Bakor Kamla dan TNI AL. Namun ia meminta agar baik Satgas Kamla dan Lanal TNI AL untuk bersiap siaga menghadapi segala macam bentuk tindakan melawan hukum di wilayah laut Indonesia. [guh]