Inilah Sebab Ketidakbecusan Pemerintah Atasi Konflik Akar Rumput Versi Sonny

“Informasi dan data tentang dinamika penduduk seharusnya digunakan pemerintah untuk mendeteksi potensi konflik,” kata pakar demografi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia, DR Sonny Harry Harmadi di Jakarta kepada Rakyat Merdeka Online (19/10).

Dinamika penduduk adalah kondisi dimana terjadi perubahan struktur, pertumbuhan, dan distribusi penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika ini terjadi karena tiga hal yaitu, kelahiran, kematian, dan migrasi.

Apa kaitan perubahan struktur penduduk dengan konflik?

Potensi konflik di daerah yang mayoritas didominasi penduduk usia balita tentu akan berbeda dengan potensi konflik di daerah yang didominasi penduduk usia kerja.

Selain itu, potensi konflik juga terkait dengan keberagaman penduduk menurut karakteristik sosial, budaya, maupun ekonomi.

Keberagaman dalam struktur penduduk merupakan hal yang lumrah.

“Tapi kalau pemerintah tidak mampu mengantisipasi dampak negatif keberagaman itu, maka potensi konflik akan jadi kenyataan,” papar Sonny.

Lalu apa kaitan pertumbuhan penduduk dengan konflik?

Penduduk yang terus bertambah akan menciptakan tekanan penduduk (population pressure) yang berdampak pada tingginya persaingan dalam memperoleh sumber daya ekonomi.

Di satu sisi, ketersediaan lahan, air, maupun pekerjaan terbatas. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang semakin besar membutuhkan lahan, air, maupun pekerjaan semakin banyak.

Kompetisi untuk memperebutkan sumberdaya yang terbatas akibat population pressure ini dapat memicu konflik.

“Kalau memang selama ini berbagai konflik itu dianggap ada dalangnya, maka bisa dibilang dalang tersebut sangat cerdas karena bisa menggunakan data kependudukan,” ujarnya.

Dia menambahkan, data penduduk bukan cuma dibutuhkan untuk mendata pemilih pada saat pemilu, tapi harus menjadi sumber informasi utama dalam mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan, termasuk mengantisipasi konflik.

“Alangkah baiknya kalau BKKBN mampu memegang fungsi-fungsi ini. Tapi kalau tidak mampu, maka diperlukan sebuah lembaga kependudukan yang sanggup membuat grand design kependudukan nasional, mungkin namanya Komisi Nasional Kependudukan yang bersifat ad hoc,” demikian Sonny. [guh]