Namun politisi Demokrat ini berharap, penghapusan remisi tidak hanya dilakukan kepada napi teroris tetapi juga kepada para napi koruptor dan narkoba.
"Kepada para teroris, koruptor dan narkoba harus ada hukuman setimpal karena mengancam masa depan bangsa. Terorisme itu menghancurkan Indonesia, korupsi membangkrutkan negara dan narkoba memotong generasi bangsa," terang Didi saat ditemui
Rakyat Merdeka Online di lobi Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin petang (12/10).
Lanjut Didi, meskipun hal itu masih wacana di tengah masyarakat, dirinya mengimbau kelompok-kelompok masyarakt segera mengajukan secara resmi usulan menghapus remisi terhadap tiga jenis napi tersebut. Sebab semakin banyak para tokoh dan masyarakat yang bersuara akan semakin baik. Tapi dia melihat UU yang ada sekarang sudah cukup baik sejauh aspek kemanusiaan yang menjadi pertimbangan bagi seorang napi diberikan remisi. UU sekarang memberlakukan remisi terhadap orang-orang yang pantas dan sangat selektif.
"Bila nanti ada usulan baru agar tak lagi selektif, harus dituangkan di dalam UU. Sekarang Komisi III dalam posisi menunggu masukan dari masyarakat dan pemerintah. Kita mendukung dengan senang hati," imbuh dia.
Seperti diberitakan, rencana pemerintah menghapus remisi bagi napi teroris disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar di sela-sela diskusi bertema "Pembinaan Khusus Narapidana Teroris dalam Rangka Penanggulangan Terorisme di Indonesia" di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, pagi tadi.
"Kami ingin diskusi ini dijadikan sebagai masukan, apakah kita (Kemenkum HAM) akan berikan remisi atau tidak usah sama sekalI," ujar Patrialis.
[wid]
BERITA TERKAIT: