"Hak untuk bekerja, hak untuk berbhineka tunggal ika, hak mendapatkan kebutuhan mendasar tidak diberikan oleh negara," ujar ekonom senior Rizal Ramli dalam pertemuan tokoh-tokoh nasional di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Selatan (Jumat, 8/10).
Mantan Menteri Ekonomi ini kemudian menyoroti soal kehidupan berpolitik di negeri ini. Dia mengakui, dulu telah memperkenalkan istilah demokrasi prosedural untuk menggambarkan substansi demokrasi yang tak tampak. Tapi yang terjadi sekarang ini, apa yang ia katakan sebagai demokrasi kriminal.
"Semuanya dibayar dengan cara-cara transaksional. Kalau mau ada sesuatu mesti nyogok. Akhirnya undang undang yang dihasilkan adalah undang undang yang tidak amanah. Saat ini salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan reformasi pembiayaan partai politik. Kalau tidak, demokrasi kita akan dibajak oliogarki," sebutnya.
Selain itu, Rizal menambahkan alasan kenapa negara gagal dalam menjalankan fungsinya. Dia mengatakan hal itu karena lemahnya kepemimpinan nasional yang ada saat ini.
"Pertanyaan sekarang, apakah kekuasaan saat ini kita ambil alih secara baik-baik, atau kita ambil tindakan lain," tegasnya menutup pembicaraan yang disambut riuh membahana tepuk tangan peserta yang hadir.
[zul]
BERITA TERKAIT: