“Masyarakat seolah tidak lagi melihat bahwa pemerintah dan aparat memiliki peran. Wajar ini terjadi, karena memang masyarakaat tidak melihat bahwa pemerintah memiliki fungsi yang efektif dalam mengatur ketertiban sosial,’’ kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Center (SMC) Syahganda Nainggolan.
Sejumlah konflik di akar rumput yang dimaksud Syahganda mulai dari kasus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ciketing, Bekasi Timur, konflik antar golongan di Tarakan, Kalimantan Timur, perkelahian brutal para preman di Jakarta Selatan, serta peristiwa bentrok dua kelompok massa di Menteng, Jakarta Pusat, tadi siang (Kamis, 30/9).
Rangkaian konflik tersebut, menurut hemat Syahganda, sebenarnya tidak lagi bisa ditolerir karena sudah berseberangan dengan prinsip kehidupan bangsa yang sejak dulu dibangun berdasarkan keanekaragaman dan perdamaian. Apalagi, serangkaian konflik itu telah mencapai level yang membahayakan kerukunan bangsa, di samping mengganggu keamanan negara. Di Tarakan, misalnya, masyarakat yang merasa terancam terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup dalam pengungsian.
“Sifat konfliknya sudah saling mengancam jiwa dan martabat kemanusiaan,†demikian Syahganda. [guh]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: