Tentu saja orang yang paling berwenang menentukan siapa-siapa saja personel kabinet adalah kepala negara sebab SBY menjadi Presiden karena dipilih oleh 60 persen rakyat melalui pemilihan langsung.
Tapi masalahnya, apakah Presiden SBY memiliki keberanian untuk melepaskan kabinetnya dari penyanderaan elit-elit partai politik yang, kalau mau jujur, tidak lagi mendapat tempat di hati rakyat.
"Idealnya, Presiden sebagai pemilik suara mayoritas dan mutlak harus berani bikin kabinet profesional," tegas pengamat politik Umar S Bakry dalam perbincangan dengan
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 16/9).
Tapi, itu hanya idealnya. Umar malah meragukan keberanian SBY mewujudkan bentuk kabinet yang diisi para ahli.
"Masalahnya, itu bukan tipe SBY. Saya ngga yakin SBY berani lepas dari partai politik," singkat Umar.
Sebelumnya, Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsyah, sudah lebih dulu menegaskan, bila SBY ingin mencatat sejarah perubahan baru, maka ia tidak punya pilihan lain selain mengubah wajah kabinetnya dari kabinet partai politik menjadi kabinet profesional yang diisi akademisi kampus, kalangan pers, dan tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat.
Masih menurutnya, SBY tidak perlu khawatir berlebihan dengan nasib koalisi pemerintahan, jika dia mengambil langkah pembentukan kabinet profesional. Tanpa koalisi pun SBY sebetulnya masih dapat memegang kendali pemerintahan dengan catatan SBY mampu menghilangkan sifat peragunya.
[ald]
