Adil sendiri namanya sempat mencuat karena berseteru dengan Kementerian Keuangan di mana dia mengatakan bahwa kekayaan daerahnya yaitu Kabupaten Meranti dihisap oleh pemerintah pusat sementara bagi hasilnya sangat sedikit. Bahkan Adil terang terangan menyebut isi orang Kementerian Keuangan adalah iblis.
Saat itu tak sedikit pihak yang mendukung pernyataan Adil tersebut. Adil dianggap sebagai seorang kepala daerah yang memperjuangkan nasib masyarakatnya.
Namun, dengan kejadian tangkap tangan KPK terhadap dirinya dan para pejabat di daerah Meranti tersebut, tentu saja membuat citra Adil sebagai Bupati yang berpihak kepada masyarakat kecil sirna sudah.
Di sisi yang lain Rafael Alun seorang pejabat pajak juga ditahan oleh KPK. Menariknya, penahanan Rafael sendiri pada mulanya bukanlah karena pengungkapan dari Inspektorat Pajak ataupun OTT KPK. Tapi, Rafael justru tersangkut karena anaknya memukuli seorang anak remaja sampai koma dan setelah itu terbongkar siapa orang tua anak tersebut yang notabene adalah seorang pejabat pajak yang hartanya tak wajar.
Jadi, dalam kasus Muhammad Adil dan Rafael Alun keduanya adalah sama-sama pejabat negara. Adil sendiri telah secara terang terangan menuding orang orang Kemenkeu tempat di mana Rafael menjabat sebagai kumpulan iblis, karena tidak jelas pengelolaan keuangannya. Terutama distribusi ke daerah Adil, yang menurutnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun yang kembali ke daerahnya sangat sedikit.
Dalam hal ini apa yang dilakukan Adil sudah benar karena mengkritisi Kemenkeu. Namun ternyata, Adil sendiri telah mengkhianati rakyatnya karena tertangkap melakukan korupsi dan memperkaya dirinya sendiri.
Sementara di sisi lain, Rafael Alun adalah bentuk nyata kebenaran kritik Adil di mana ada masalah di Kementerian Keuangan.
Rafael terbukti telah melakukan korupsi dan memperkaya dirinya sendiri dalam posisinya sebagai pejabat negara. Dan kuat dugaan Rafael tidak bekerja sendiri, sehingga KPK harus membongkar hal hal yang janggal di Kementerian Keuangan.
Dari penangkapan Muhammad Adil dan Rafael Alun, kita bisa melihat fakta bahwa banyak orang-orang yang saat ini diberi wewenang dan kekuasaan untuk menjabat justru memanfaatkan posisi itu untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa peduli masyarakatnya sedang sulit.
Dan "PR" KPK dan penegak hukum lainnya masih cukup berat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi ketika para pejabat yang mesti nya memberikan keteladanan justru mengkhianati kepercayaan publik dengan melakukan korupsi kolusi dan nepotisme.
Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
.jpeg)
BERITA TERKAIT: