Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik, Sugiyanto menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkembang menjadi persoalan nasional.
Menurut Sugiyanto, polemik tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperluas pembahasan mengenai transparansi riwayat pendidikan para pejabat publik di Indonesia.
Belakangan, muncul desakan agar ijazah anggota DPR, mulai dari pendidikan SLTA atau sederajat, termasuk Paket C, hingga jenjang S1, S2, dan pendidikan lainnya, diverifikasi serta dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Namun, menurut Sugiyanto, tuntutan transparansi tersebut tidak seharusnya hanya ditujukan kepada anggota DPR.
“Kebijakan yang sama perlu diberlakukan terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, perlu diperluas kepada para menteri dan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Sugiyanto, dikutip Rabu 18 November 2026.
Sugiyanto menilai, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan harus menjadi landasan dalam menyikapi persoalan keabsahan ijazah pejabat negara.
Ketika persoalan ijazah seorang pejabat tinggi negara dapat memicu polemik besar hingga berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan, kata dia, riwayat pendidikan pejabat publik lainnya juga patut mendapatkan perhatian yang sama.
Meski demikian, Sugiyanto memahami bahwa melakukan audit ijazah seluruh pejabat publik secara serentak berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Karena itu, ia mengusulkan pendekatan yang lebih proporsional, yakni verifikasi atau audit terhadap pejabat tertentu yang ijazahnya memiliki persoalan, diduga tidak sesuai, atau mendapat permintaan pemeriksaan dari masyarakat dengan disertai alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi alat untuk menyerang atau menjatuhkan seseorang karena kepentingan politik. Pemeriksaan harus berdasarkan prosedur yang jelas, objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sugiyanto.
Sugiyanto mengakui bahwa dalam setiap tahapan pencalonan dan pengangkatan pejabat publik sebenarnya telah tersedia prosedur administrasi untuk memeriksa persyaratan pendidikan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, memiliki kewenangan melakukan verifikasi persyaratan calon dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, keabsahan dokumen pendidikan dapat dikonfirmasi melalui lembaga pendidikan, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang berwenang.
“Keadilan bukan berarti semua orang harus diaudit tanpa alasan, tetapi setiap orang yang memiliki persoalan dan dasar pemeriksaan yang jelas harus mendapatkan perlakuan yang sama,” pungkas Sugiyanto.
BERITA TERKAIT: