Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan, pengunduran diri Gibran hanya menyangkut jabatan politik dan tidak menghapus konsekuensi hukum atas persoalan yang mendahuluinya.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Kamis, 12 November 2026.
Yopis menilai, persoalan tersebut kini menyangkut kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pertanggungjawaban pejabat negara. Hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Ia pun mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melaksanakan putusan MA dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Selain itu, pihak maupun institusi yang bertanggung jawab atas penerbitan surat tersebut harus diusut.
“Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi,” tegas Yopis.
Di sisi lain, meskipun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR, proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suket tersebut harus tetap berjalan hingga tuntas.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
Surat tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup selama sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Muzani, Gibran menyampaikan bahwa surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pimpinan Majelis menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” kata Muzani.
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menghentikan pengusutan persoalan hukum surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). 
.jpg)
BERITA TERKAIT: