Legislator NasDem Desak Pemerintah Evaluasi Penanganan Karhutla

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha menilai, berulangnya karhutla semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki perencanaan, kesiapan personel, hingga strategi pemadaman agar kejadian serupa tidak terus berulang tanpa penanganan yang lebih efektif.

“Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan. Dan perlu kita berkaca kepada penanganan-penanganan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syarif kepada wartawan, Senin, 19 Oktober 2026.

Legislator NasDem ini menyebut, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian yang menangani kehutanan harus diperkuat agar pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan jelas.

Syarif mengingatkan, lemahnya koordinasi berpotensi memicu saling lempar tanggung jawab ketika kebakaran terjadi. Padahal, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama lintas sektor, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascakebakaran.

“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Selain koordinasi, Syarif menyoroti kesiapan sarana pemadaman, termasuk helikopter water bombing. Berdasarkan pengamatannya di Jambi, terdapat helikopter yang disiagakan, tetapi tidak selalu dapat dioperasikan secara optimal.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu dievaluasi agar penggunaan peralatan pemadaman benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Strategi pemadaman harus disesuaikan dengan karakteristik lahan, termasuk melalui pembasahan gambut dan langkah pencegahan agar api tidak meluas.

Syarif menegaskan, evaluasi karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman. Dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan petugas, serta aktivitas ekonomi juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Jadi jangan berjalan hanya mengedepankan sektor masing-masing,” pungkas Syarif.