Bahtra menegaskan, munculnya kontroversi pidato Presiden Prabowo di Nganjuk karena adanya potongan video yang tidak menampilkan konteks pidato secara utuh.
“Pidato Presiden dipotong hanya pada satu kalimat, lalu dibangun framing seolah Presiden tidak memahami dampak Dolar terhadap ekonomi. Itu jelas keliru dan tidak fair,” ujar Bahtra kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Menurut dia, narasi yang berkembang di media sosial cenderung menggiring opini seolah-olah Presiden Prabowo menganggap nilai tukar Dolar tidak penting bagi ekonomi nasional.
Padahal, lanjut dia, jika pidato tersebut didengar secara lengkap, Presiden justru sedang menyampaikan pesan optimisme, dan kepercayaan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh tekanan.
“Kalau didengar utuh, Presiden sedang mengajak rakyat untuk tidak usah panik karena fundamental ekonomi Indonesia kuat,” tegasnya.
Bahtra menjelaskan, Presiden Prabowo memahami betul dinamika ekonomi global, termasuk dampak perang dagang, ketidakpastian geopolitik, serta tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang.
Namun sebagai kepala negara, dia memastikan Presiden memiliki tanggung jawab untuk menjaga psikologi publik dan membangun optimisme nasional.
“Presiden tidak ingin rakyat dibebani rasa takut berlebihan. Pesan beliau sederhana yakni jangan mudah panik, jangan mudah merasa Indonesia akan kolaps hanya karena tekanan global. Kita punya kekuatan ekonomi domestik yang besar,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Ia menambahkan bahwa pernyataan “orang desa tidak pakai Dolar” merupakan cara komunikasi sederhana untuk menggambarkan bahwa ekonomi rakyat di tingkat bawah tetap bergerak dan bertahan karena ditopang sektor riil domestik.
“Artinya ekonomi rakyat kita punya daya tahan karena bertumpu pada produksi dan konsumsi dalam negeri,” demikian Bahtra.
BERITA TERKAIT: