BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara biaya penyelenggaraan yang terus meningkat dengan perlindungan terhadap jemaah.

“BPKH memastikan pengelolaan dana haji dilakukan secara profesional, aman, dan berkelanjutan," kata Fadlul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Haji dan Umrah dikutip Sabtu, 11 April 2026.

Sehingga, kata Fadlul, kesiapan pembiayaan dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan manfaat optimal bagi jemaah.

Menurut Fadlul, meningkatnya kebutuhan layanan serta tantangan global yang memengaruhi biaya operasional, kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tetap optimal.

Rakernas tersebut juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan layanan haji.

Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen pemerintah untuk berpihak kepada jemaah. 

Ia menyebut arahan Presiden menekankan agar perubahan terkait angka, harga, maupun tarif biaya haji tidak dibebankan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai peran BPKH sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan secara profesional dan akuntabel demi kepentingan jemaah.

Dengan peran tersebut, BPKH terus menjaga likuiditas dan keamanan dana haji, sekaligus mengoptimalkan nilai manfaatnya melalui pengelolaan berbasis prinsip syariah.