Evaluasi program yang telah berjalan selama setahun ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan sesuai tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani,
menekankan perbaikan tata kelola harus terus dilakukan, mengingat MBG merupakan program baru berskala nasional. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, keterlibatan SDM yang mumpuni, serta peran aktif para ahli gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kita berharap pelaksanaan MBG ini patuh pada juknis, didukung SDM yang kompeten, dan melibatkan pandangan ahli gizi dalam tata kelolanya. Dengan begitu, Insya Allah perjalanan program MBG ke depan akan semakin baik,” ujarnyaa lewat keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia juga mengingatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama, mulai dari pemenuhan standar sanitasi, pengelolaan limbah, hingga kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan.
“Pastikan semua pangan yang dikelola adalah pangan yang aman, memenuhi standar gizi, termasuk pemenuhan SLHS, IPAL, bahan baku, dan proses pengolahannya,” kata Netty.
Netty turut mendorong pelatihan bagi juru masak dan petugas penyaji makanan sesuai standar Badan POM, serta meminta BGN membuka kanal komunikasi publik yang responsif.
“Kita berharap BGN membuka kanal komunikasi publik. Jika ada hal baik kita apresiasi, jika ada yang perlu diperbaiki bisa segera direspons. Kita tidak ingin kasus keracunan makanan terulang kembali,” pungkasnya.
Diperlukan evaluasi komprehensif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). 
BERITA TERKAIT: