Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi tersebut merupakan bagian dari belanja negara untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,21 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta dikutip Sabtu, 14 November 2026.
Ia merinci anggaran tersebut telah digunakan untuk menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Suahasil mengapresiasi reformasi yang dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Juli 2026. Perbaikan tersebut mencakup tata kelola program, pengelolaan, hingga pengawasan operasional SPPG.
BGN juga memperketat pemeriksaan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pengecekan langsung di lapangan. Selain itu, sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Pemerintah disebut turut memperhatikan aspek keamanan pangan melalui uji coba penyajian prasmanan di sekolah. Penguatan rantai pasok dan pemanfaatan sumber daya manusia lokal juga menjadi bagian dari pembenahan pelaksanaan program.
“Tingkat keamanan diperhatikan, ada uji coba prasmanan di sekolah, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal digunakan. Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” tandasnya.
Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. 
BERITA TERKAIT: