Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR Sihar Sitorus. Dia menyebutkan, angka prevalensi stunting sangat bervariasi antar daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bisa bersifat one-size-fits-all.
Sihar mencontohkan bahwa di Surabaya, prevalensi stunting hanya 1,2 persen, jauh di bawah angka nasional yang masih berada di kisaran 21 persen.
Dengan adanya data yang akurat, menurutnya, kita bisa melihat pola yang terjadi di berbagai daerah dan menyesuaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya memiliki angka stunting yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, sehingga perlu ada keberpihakan terhadap daerah dengan angka stunting tinggi dalam formulasi kebijakan," ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Jumat 21 Februari 2025.
Selain itu, Sihar menyoroti pentingnya perspektif yang digunakan dalam memahami stunting, apakah lebih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kualitas makanan, atau kesehatan.
Sihar menyinggung keberhasilan negara Peru dalam menurunkan angka stunting dari 30 persen menjadi 10 persen dalam waktu 15 tahun sebagai contoh keberhasilan yang patut dikaji lebih dalam.
"Stunting ini adalah masalah kompleks dan multidimensi yang membutuhkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Kita harus belajar dari berbagai pengalaman internasional dan menerapkannya sesuai dengan kondisi di Indonesia," pungkasnya.
Pemanfaatan data yang akurat dan berbasis wilayah dalam upaya penanganan stunting, menjadi hal penting yang harus dilakukan pemerintah. 
BERITA TERKAIT: