Persoalan itu salah satunya disorot anggota Komisi IX DPR Sihar Sitorus. Kata dia, penerapan KRIS di RS pemda lebih rendah daripada fasilitas kesehatan yang dikelola pihak swasta.
“Pemerintah memiliki otoritas dan anggaran yang cukup, namun mengapa RSUD justru tertinggal dalam penerapan KRIS?" kata Sihar melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.
Sihar mempertanyakan alasan penerapan KRIS di RS pemda lebih rendah daripada swasta. Pasalnya, fasilitas kesehatan pelat merah itu ditopang anggaran dan regulasi yang ketat.
"Mengapa RSUD justru tertinggal dalam penerapan KRIS? Apakah terdapat hambatan struktural, atau justru rumah sakit swasta melihat ini sebagai peluang bisnis yang lebih cepat untuk diadaptasi?" katanya.
"Bahkan, bisa jadi ada tekanan tertentu untuk mempercepat implementasi di sektor swasta. Kalau kata Queen, ini seperti ‘Under Pressure’," imbuh legislator PDI Perjuangan ini.
Selain KRIS, Sihar menyoroti perubahan klasifikasi RS dari sistem berbasis jumlah kamar (kelas A, B, C) menjadi kompetensi layanan.
“Perubahan dari kuantitas ke kualitas tentu memiliki konsekuensi besar. Pergeseran investasi di rumah sakit dapat berdampak pada meningkatnya biaya layanan kesehatan,” tuturnya.
Sihar menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan KRIS dan perubahan klasifikasi rumah sakit. Sehingga, kebijakan yang diambil bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kami terus memastikan bahwa kebijakan kesehatan nasional tidak hanya berfokus pada peningkatan standar layanan, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan agar akses kesehatan tetap adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Implementasi kelas rawat inap standar (KRIS) rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah (pemda) menjadi sorotan politisi di DPR. 
BERITA TERKAIT: