Menurutnya, efisiensi bukanlah pemotongan anggaran melainkan pengalihan alokasi anggaran dari belanja tidak penting ke penting, yakni belanja yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai potong anggaran, di Jawa Barat itu efisiensi itu mengalihkan belanja penting jadi belanja penting. Belanja pesta dan hura-hura jadi belanja yang bermanfaat. Belanja jadi kebutuhan masyarakat," ujarnya kepada awak media usai menghadiri pelantikan 961 kepala daerah di Istana Merdeka, Kamis, 20 Februari 2025.
Dedi mengaku selama sebulan terakhir ia sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dari tim transisi Jabar. Hasilnya, pihaknya berhasil mencatat dana tidak penting sebesar Rp5,5 triliun yang nantinya akan dialokasikan untuk mendukung sektor pendidikan.
"Dari anggaran tersebut kami akan mengubah menjadi apa? Pertama belanja ruang kelas SMA di Jawa Barat, dari angka Rp60 miliar jadi Rp1,2 triliun, membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru, dan membebaskan tanah tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan," paparnya.
Selain itu, kata Dedi, dana juga akan digunakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur jalan yang awalnya hanya Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.
Kemudian anggaran listrik dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar. Lalu renovasi rumah warga miskin dengan angka 40-60 juta per unit rumah dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.
"Kami juga membangun rumah sakit dan puskesmas baru, menyiapkan mobil ambulans kiya belanja 200 unit di daerah terpencil, sehingga bisa layani ke daerah terpencil dan menyiapkan dokter serta kelengkapan alat di mobil tersebut," tambahnya.
Gubernur Jawa Barat yang baru saja dilantik, Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya terkait efisiensi anggaran yang diarahkan pemerintah. 
BERITA TERKAIT: