Kebijakan Tidak Pro Rakyat Ala Bahlil Coreng Wajah Prabowo

Hal itu terkait kebijakan larangan LPG 3 kilogram dijual di pengecer yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam merespons kebijakan itu sangat bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo kepada Kementerian ESDM agar pengecer bisa kembali jual LPG 3 kilogram per hari ini. 

"Saya lihat Bahlil gagal menerjemahkan kebijakan pro rakyat Prabowo dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat berkaitan pelarangan penjualan LPG melalui pengecer," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa 4 Februari 2025.

Ia menilai, rakyat sejauh ini tidak percaya bahwa kebijakan yang dikeluarkan Bahlil murni sejalan dengan kebijakan Prabowo. Apalagi ternyata, kebijakan tersebut bukan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo.

"Tentu dengan adanya kebijakan tersebut akan mencoreng pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak peka terhadap apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat, di mana harga-harga kebutuhan pokok murah dan mudah, bukan malah tambah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat," pungkas Saiful.