Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Honorer Indonesia (AHI) Faisal Mahardika ketika diterima Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR terkait status pegawai honorer lembaga negara yang ikut P3K (R2) dan pegawai honorer yang belum P3K (R3) di ruang BAM DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 3 Februari 2025.
Faisal meminta DPR untuk dapat menyampaikan aspirasi ribuan pegawai honorer yang tidak jelas nasibnya.
“Tadi ada kejadian keguguran, perjalanan aksi di sini, ada saudara kita yang keguguran, tapi mereka tetap semangat untuk menyampaikan aspirasinya Jadi tolong,” kata Faisal dalam rapat.
Menurutnya, ribuan pegawai honorer ini meminta kejelasan dari pemerintah dan parlemen untuk segera meneken aturan tentang status R2 dan R3.
“Adanya kejadian-kejadian seperti ini memang menginginkan kejelasan bapak bukan diterima saja aspirasinya, tanpa adanya eksekusi,” ucapnya.
Pihaknya meminta DPR untuk segera menetapkan hari kapan pegawai honorer akan bertemu langsung dengan pemerintah untuk membahas status kepegawaian honorer seluruh Indonesia itu.
“Jadi kami ingin ditetapkan kapan bisa bertemu dengan pemerintah dan juga DPR yang berkaitan dengan ini, kami minta itu,” ujarnya.
“Kalau tidak ada itu kami pastikan aksi ini tidak akan pulang dan kami bisa sampai besok akan melakukan aksi kembali, karena kami tidak ada kejelasan jawaban dari pertemuan ini. Terima kasih pimpinan,” tutupnya.
Aksi yang dikawal ratusan aparat gabungan itu sempat menutup ruas jalan Gatot Subroto.
Seorang pegawai honorer yang ikut aksi menuntut kejelasan status kepegawaian di depan Gedung DPR, mengalami keguguran lantaran kelelahan setelah perjalanan panjang untuk mengikuti unjuk rasa tersebut. 
BERITA TERKAIT: