Analis komunikasi politik Hendri Satrio memandang, partai berlambang banteng moncong putih itu masih menimbang-nimbang untung-rugi merapat ke pemerintahan Prabowo.
"Tapi memang namanya juga PDI Perjuangan, kalau dia berada di luar pemerintahan itu akan lebih kinclong," kata Hensat, sapaan Hendri Satrio lewat video singkatnya di Instagram, Minggu (6/10).
Hensat mengingatkan, PDIP pernah menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mampu tampil gemilang dengan memenangkan pileg tiga kali berturut-turut.
Lalu setelah SBY lengser, PDIP berhasil mengantarkan kadernya, Joko Widodo menjadi presiden hingga dua periode.
Hensat mengamini, keputusan PDIP untuk menjadi oposisi tidak mudah. Ada perpecahan di internal PDIP, di mana sebagian pihak ingin merapat ke pemerintahan, sementara yang lain lebih memilih untuk tetap di luar.
"Bahkan Mbak Puan dan Pak Hasto sudah mengatakan keputusan masuk tidaknya di pemerintahan Pak Prabowo tergantung Ibu Ketua Umum (Megawati)," jelas Hensat.
Di sisi lain, jika PDIP memutuskan bergabung ke pemerintahan periode 2024-2029 maka yang paling diuntungkan adalah Prabowo karena dapat menciptakan kesatuan visi dalam membangun negeri.
"Ya mudah-mudahan lebih adem sehingga tidak ada gesekan yang berarti, ekonomi stabil," pungkasnya.
Langkah politik PDIP di pemerintahan mendatang masih menjadi teka-teki, apakah akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto atau memilih oposisi. 
BERITA TERKAIT: