Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono, menjelaskan MK diberi kewenangan menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada).
Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan MK dapat memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota.
"Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu sehingga menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikan perkaranya,” kata Fajar seperti dikutip redaksi, Rabu (2/10).
Terkait dengan kewenangan MK menangani perkara PHP Kada ini, Fajar menjabarkan beberapa dalil permohonan yang sering muncul.
Di antaranya soal penggelembungan suara, pengurangan suara, sistem noken, kriminalisasi calon, tidak terdapatnya pemilihan di beberapa tempat, intimidasi dan mobilisasi pemilih, dan lainnya.
“Seperti persoalan intimidasi ini umumnya terungkap saat persidangan,” jelas Fajar.
Panitera MK Muhidin menambahkan pihaknya telah mempersiapkan dua mekanisme PHP yakni daring dan luring dengan hadir langsung mengantarkan berkas ke MK.
“Mengingat pelaksanaan Pilkada nanti pada 27 November 2024 dan penghitungannya akan berlangsung hingga 16 Desember 2024. Maka, tenggat waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan," jelasnya.
"Dalam hal ini, Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus pengumuman Termohon. Jadi, hari kerja dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” tandas Muhidin.
Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan selama empat hari mulai Senin hingga Kamis (30 September–3 Oktober 2024) di Pusdik MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Bimtek ini dihadiri perwakilan dari masing-masing partai politik. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: