Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto saat menjadi pembicara dalam Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu (7/9).
"Pengawasan partisipatif publik menjadi penting agar pada setiap fase tahapan Pilkada dapat berjalan dengan meminimalisasi kecurangan dan pelanggaran yang berdampak pada kualitas Pilkada serentak itu sendiri," ujar Rasminto melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (8/9).
Akademisi pada Prodi Geografi Universitas Islam 45 (Unisma) ini juga menekankan pentingnya analisis dan advokasi sosial dalam pengawasan partisipatif.
"Analisis dan advokasi sosial dalam program pendidikan pengawas partisipatif menjadi semakin penting, terlebih pesertanya merupakan siswa SMA dan sederajat yang masuk dalam kategori pemilih pemula. Melalui analisis sosial, para siswa ini dapat memahami kompleksitas dinamika politik dan sosial di sekitar mereka," jelasnya.
Rasminto menyatakan pemilih pemula sangat
urgent terkait pemahaman analisis dan advokasi sosial dalam membangun proses demokrasi.
"Pemahaman ini sangat penting agar para pemilih pemula dapat terlibat secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang berperan dalam menjaga integritas pemilu," jelasnya lagi.
Lanjut dia, sistem demokrasi kita memungkinkan perlakuan sama dalam proses pemilihan, sehingga perlu penguatan kesadaran publik.
"Apalagi sistem demokrasi kita memungkinkan 'one man, one vote' artinya suara semua orang diperlakukan sama dalam pemilihan, maka perlu penguatan kesadaran politik berkelanjutan," tegas Rasminto.
Ia pun menegaskan penguatan keterlibatan publik dalam advokasi sosial.
"Advokasi sosial akan memberikan landasan bagi publik, khususnya para siswa sebagai pemilih pemula untuk memperjuangkan pemilu yang adil dan bersih," ungkapnya.
Rasminto memandang pemilih pemula sebagai target yang berpotensi dalam manipulasi politik praktis.
"Terlebih, pemilih pemula inj berpotensi menjadi target berbagai bentuk manipulasi politik. Namun, dengan keterampilan advokasi yang diperoleh, mereka tidak hanya mampu melindungi hak pilih mereka sendiri, tetapi juga membantu teman-teman sebaya dan komunitasnya dalam memahami pentingnya partisipasi yang jujur dalam Pilkada," tandasnya.
Pemilihan serentak 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, dibutuhkan peran publik dalam pengawasan. 
BERITA TERKAIT: