Pengamat politik The Constitutional Democracy Initiative (Consid), Kholil Pasaribu mengamati, penentuan koalisi partai politik (parpol) dalam mengusung pasangan calon kepala daerah ikut dipengaruhi Jokowi.
Dari beberapa fenomena yang terjadi, Kholil menemukan parpol-parpol cenderung berkongsi kepada satu calon, dan tak menyodorkan pilihan alternatif.
Kholil mencontohkan koalisi parpol di pilkada tingkat provinsi, di mana kebanyakan dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang diisi pendukung pemerintahan Jokowi dan juga Presiden-Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sementara, Kholil melihat parpol-parpol di luar KIM seperti PDIP dan juga Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mendapat kesempatan mencalonkan pasangan kepala daerah. Karena hasil perolehan suaranya di pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mereka tidak mencukupi ambang batas pencalonan.
"Sikap politik Jokowi yang mulai menyingkirkan PDI Perjuangan dan Nasdem dari barisan pendukungnya, menurut saya, harus dilihat bahwa bisa jadi ini kelanjutan dari sikap berbeda dalam pilpres yang lalu," ujar Kholil kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (13/8).
Karenanya, Kholil berpendapat sikap Jokowi yang mulai meninggalkan parpol-parpol yang mengusungnya di dua kali pilpres sebelumnya, berlanjut di Pilkada Serentak 2024.
Sebab, gerak-geriknya nampak dari pencalonan anak serta menantunya di pilkada tahun ini, di mana tak di-
endorse oleh PDIP maupun Nasdem.
"Karena itu jika misalnya saat ini ada gelagat Jokowi meninggalkan Nasdem bisa dipahami. Apalagi dengan PDIP yang secara politik sudah saling berhadapan dengan Jokowi," demikian Kholil.
Ketegangan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksi berlanjut, tak terkecuali pada Pilkada Serentak 2024. 
BERITA TERKAIT: