Rakernas Kebijakan Satu Peta, Airlangga Sorot Keamanan Siber

Rakernas yang dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait itu digelar di The St Regis Jakarta Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Menurut Airlangga, rekomendasi pertama berkaitan kebijakan berupa penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta melalui pengamanatan dalam UU Geospasial dan turunannya.

"Serta penyusunan Grand Design Kebijakan Satu Peta," kata Airlangga.

Selanjutnya, perwujudan dan pemutakhiran dengan mewujudkan peta dasar skala besar, menambah peta tematik baru dengan melibatkan masyarakat, perluasan pemanfaatan kebijakan satu peta serta penambahan satuan tugas pemanfaatan peta tematik.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menambahkan, rekomendasi berikutnya mengenai penyelesaian tumpang tindih dengan penguatan tim koordinasi penyelesaian ketidaksesuaian di tingkat pusat dan pembentukan di tingkat daerah.

"Kolaborasi antara stakeholder dan masyarakat dengan mengedepankan legitimasi hukum, penghormatan hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi dan pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

Rekomendasi yang tak kalah penting, lanjut Airlangga, berkaitan pengembangan teknologi, yaitu perwujudan keamanan siber, penyiapan infrastruktur geospasial, serta penerapan teknologi AI dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Airlangga ingin ada peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan non-formal, serta penyediaan jalur pengembangan karir bidang geospasial.

Terakhir, rekomendasi berkaitan penyediaan anggaran, yaitu peningkatan investasi swasta, kerjasama Pemerintah-Badan Usaha dan kerja sama BUMN-BUMD.

"Serta optimalisasi bauran sumber pendanaan APBN/APBD dan pengoptimalan sumber pendanaan Transfer Keuangan Daerah (DAK dan DAU)," pungkasnya.

Acara dihadiri sejumlah menteri terkait yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Serta dihadiri pimpinan KPK, Nurul Ghufron; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai; juga sejumlah gubernur dan walikota.