Kader PPP Diminta Tetap Solid Sikapi Cuplikan Video Mardiono

Jurubicara Plt Ketum PPP Mardiono, Imam Priyono membenarkan bahwa cuplikan video tersebut adalah potongan video dalam pidato pembukaan Rapimnas IX yang digelar di Hotel Le Semar Karawaci Tangerang Kamis, 6 Juni 2024 lalu.

“Benar, pidato tersebut adalah pidato pembukaan Rapimnas dalam konteks arahan tertutup Plt Ketua Umum DPP PPP kepada seluruh peserta Rapimnas IX yakni Pengurus Harian DPP PPP dan Pimpinan 38 DPW se-Indonesia,” ujar Imam dalam keterangannya, Rabu (12/6).

Dia menyayangkan video arahan tertutup tersebut dipotong dengan tidak bertanggung jawab dan menghilangkan konteks keseluruhan sambutan dari Mardiono.

“Dan lebih disayangkan lagi karena diedarkan di media sosial dan media massa sehingga berpotensi memperkeruh suasana dan mengganggu citra partai,” ungkapnya.

Dia menyesalkan ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan kesepakatan dan hasil putusan Rapimnas IX DPP PPP yang semangatnya kontemplatif dan konsolidatif khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024 yang juga di depan mata.

“Kami justru menyayangkan masih ada pihak-pihak keluarga besar PPP baik dari oknum GPK maupun pengurus DPC yang belakangan muncul di media memberikan pernyataan provokatif jauh dari semangat persatuan,” jelasnya.

Menurut Imam, pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran potongan video dalam arahan tertutup Plt Ketum PPP diminta untuk ber-tabayyun dan tidak melakukan aksi-aksi non-konsolidatif yang justru dapat merusak citra partai dari dalam.

Pasalnya, hal itu dapat memicu perpecahan sebab konteks pidato utuh dari Plt Ketum PPP dalam arahan tertutup ialah berkontemplasi bersama dan tidak saling menyalahkan.

”Di pidato penutupan Rapimnas dengan penuh kerendahan hati Pak Mardiono justru meminta maaf atas nama pribadi dan sebagai Ketua Umum bahwa hasil pileg 2024 belum sesuai ekspektasi. Pak Mar mengajak semua bersatu untuk menang besar di Pilkada dan meraih kejayaan di Pileg 2029,” bebernya.

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan akan terus berjuang baik melalui jalur hukum maupun jalur politik secara konstitusional atas perbedaan perhitungan suara versi KPU dan PPP yang belum mendapat keadilan di Mahkamah Konstitusi (MK).