Direktur Eksekutif Indoensia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai aneh jika PDIP melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebab, partai banteng moncong putih masih dari koalisi pemerintah itu sendiri.
“Di sini bias. PDIP Masih bagian dari pemerintah The Ruling Party tapi merasa sebagai oposisi pasca Pemilu 2024 kali ini, anomali ya,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (9/4).
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, yang semakin menjadi anomali yaitu PDIP tidak berani bersikap tegas sebagai oposisi karena tidak menarik menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju, namun bersikap seperti oposisi pemerintah.
“Di sini ada bias, anomali, partai pemerintah ada di kabinet. Tapi karena Jokowi berseberangan dengan PDIP maka PDIP mengambil jarak dengan pemerintah? padahal ada di dalam pemerintahan. Ini kan anomali ya,” pungkasnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti Pilpres 2024 melalui tulisan panjangnya. Ia menilai Pemilu 2024 diwarnai kecurangan, nepotisme, hingga penyalahgunaan kekuasaan.
BERITA TERKAIT: