PPP Tegaskan Belum Bahas soal Angket atau Gabung Pemerintah

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/3).

“Saya atas nama Waketum DPP PPP meluruskan berbagai informasi maupun pernyataan yang mengarah kepada kebijakan PPP ke depan. Bahwa soal hak angket, bergabung ke pemerintahan baru, dan lainnya belum diputuskan, sebab kebijakan itu ada di Ketum,” terang Rusli.

Rusli menyebut, untuk menentukan arah kebijakan partai maka diperlukan beberapa mekanisme seperti rapat pengurus harian, musyawarah kerja nasional dan lainnya.

“Tentu ada mekanisme partainya, melalui rapat dan musyawarah. Kemudian nanti kebijakan tetap ada di Ketum,” tegasnya.

Rusli pun menanggapi pernyataan Sandiaga Uno selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP yang dinilai sebagian pihak mengirim sinyal merapat ke Prabowo-Gibran. Sandi menyatakan PPP siap berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Pak Sandiaga harus fokus kepada tugasnya bagaimana mengawal PPP lolos dari ambang batas parlemen 4 persen, posisi Sandi sebagai Ketua Bappilu bersifat Ad Hoc dan memiliki Tupoksi yang tidak bisa keluar dari pokok yakni  memenangkan Pemilu sampai tuntas. Soal hak angket dan arah kebijakan partai yang dibicarakannya tidak mengatasnamakan partai karena kami belum mengambil keputusan apapun,” pungkasnya.

Adapun sebelumnya Sandiaga Uno di beberapa kesempatan baik di Istana Negara maupun Gedung DPR, turut mengomentari Hak Angket juga isu koalisi permanen hingga PPP siap berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini dinilai terlalu dini dan menimbulkan persepsi publik terkait arah kebijakan PPP.

Hingga kini, PPP fokus mengawal suara khususnya pemilu legislatif baik tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota.