Ujang Komarudin: Pj Bupati Muara Enim jangan Anti Kritik

Pasalnya, kata Ujang, media dan civil society sebagai alat kontrol bagi pemerintahan daerah yang saat ini dijabat oleh Ahmad Rizali.

"Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali tidak boleh anti kritik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Dia harus menerima kritikan dan masuknya untuk perbaikan daerahnya, dia mestinya lebih bijak dan tak boleh melakukan ancaman untuk mereka yang melakukan kontrol sosial," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada wartawan, Jumat (1/3)

Lebih lanjut, kata Ujang, pihaknya juga mengingatkan agar Pj Bupati Muara Enim bisa bekerja dengan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya, kritikan dan penolakan terhadap kehadiran Ahmad Razali sebagai Pj Bupati Muara Enim, sambung Ujang, dia tidak boleh menjalankan kekuasaanya dengan sewenang-wenang.

"Adanya demo dan kritikan, Pj Bupati Muara Enim tidak boleh menjalankan kekuasaanya dengan sewenang-wenang dengan melaporkan wartawan dan pendemo ke polisi. Pj itu, dipilih oleh pemerintah dan harus bekerja untuk kepentingan masyarakat," tutur Ujang

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai terkait latar belakang dari PJ Muara Enim Ahmad Rizali yang diduga melakukan tindakan melawan hukum tersebut tidaklah penting.

Kata Ucok, walaupun diduga ada korupsi terhadap Ahmad Rizali, yang penting dia selera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali diangkat sesuai selera Jokowi, tidak penting punya latar belakang korupsi atau tidak, semuanya bisa ditabrak," jelas Ucok.

Sebelumnya diberitakan, Pj Bupati Ahmad Rizali melakukan ancaman kepada KPK Nusantara. Hal tersebut lantaran adanya pengaduan masyarakat terhadap laporan dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2021.

KPK Nusantara juga telah melaporkan Pj Bupati Muara Enim, Dr Ahmad Rizali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan anggaran dinas pada dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin (19/2) kemarin.
KPK Nusantara berharap laporan tersebut dugaan korupsi tersebut bisa ditindak lanjuti.