“Kita harus bersatu menghadapi hegemoni politik yang berupaya mengganggu dan mengarah pada ikhtiar destruktif menghancurkan demokrasi Pancasila dalam konteks kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Prabowo Mania Jawa Timur, Bambang Widjanarko Setio dalam keterangannya, Selasa (9/1).
Bambang mengingatkan bahwa sejak awal para politikus dan elite partai politik bersepakat untuk menggelar Pemilu dan Pilpres 2024 yang damai untuk demokrasi yang bermartabat dan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Karena itu, kata Bambang, kalau kemudian ada niat dan rencana yang justru memecah belah bangsa dan negara, hal itu menjadi kontraproduktif.
“kita harus gentlement dan tidak pengecut dalam berdemokrasi, dalam berpolitik dan dalam mewujudkan tata kehidupan politik nasional dalam rangka kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024. Menang dan kalah dalam kontestasi adalah suatu hal yang wajar dan harus disikapi dengan kedewasaan dalam berpolitik,” kata Bambang.
Menurut Bambang, kalau kemudian sudah merasa kalah sebelum pertandingan dan menuding ada kecurangan, hal itu adalah sikap pengecut dan jauh dari nilai-nilai kita sebagai bangsa yang menjunjung etika dan budaya timur.
Bambang mengaku setuju bahwa kecurangan harus menjadi perhatian serius para peserta Pemilu dan Pilpres. Karena, setiap peserta Pemilu dan Pilpres sudah menyiapkan lembaga internal partai politik untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres.
“Tapi kalau ada upaya menunggangi kepentingan atas nama pengawasan Pemilu dan Pilpres dengan tujuan politis, seluruh masyarakat dan elemen bangsa harus mewaspadai dan harus harus siap menghadapinya. Jangan sampai ada upaya yang menunggangi untuk tujuan politik, misalnya upaya memakzulkan presiden dan agenda politik lainnya,” kata Bambang.
Terkait hal itu, Bambang mengajak para relawan Prabowo-Gibran menyatukan diri dalam satu barisan untuk melawan elite-elite politik yang ingin melakukan tindakan politik memperkeruh keadaan yang kondusif.
Misalnya dengan melakukan kamuflase mendirikan lembaga atau komite pemantau pelaksanaan Pemilu dan Pilpres untuk tujuan memuluskan agenda terselubung dalam konteks politik.
“Kita harus mengantisipasi dan terus memantau gerakan-gerakan politik yang membelokkan tujuan positif dan mengarahkan pada agenda politik lain dan upaya merongrong kekuasaan yang sah dan penjegalan politik yang bermartabat,” pungkas Bambang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Masyarakat, elite politik dan para negarawan diharap melakukan konsolidasi untuk menghadapi ikhtiar politisasi yang bakal merusak sendi-sendi tatanan kehidupan bangsa dan negara. 
BERITA TERKAIT: