Riano menolak usulan tersebut, sedangkan Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Zainuddin atau Haji Oding mengusulkan penunjukkan Gubernur oleh Presiden dengan mempertimbangkan pendapat DPRD.
“Kalau saya kan Bamus Betawi, kalau Pak Haji Oding Bamus Suku Betawi 1982, itu beda ya. Silakan saja mengusulkan, sekali lagi saya menghormati usulan,” kata Riano dikutip Sabtu (9/12).
Riano mengatakan, Bamus Betawi secara tegas menolak usulan itu karena menurutnya dapat mencederai hak politik warga untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Dia juga tak ingin, hak politik warga dikebiri karena Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih atas rekomendasi DPRD.
“Demokrasi di Jakarta sudah berjalan baik, kita menghargai, tapi buat kami Bamus Betawi kalau Gubernur ditunjuk itu kemunduran demokrasi,” kata Riano.
Menurut dia, situasi dan kondisi Jakarta yang pemimpinnya dipilih melalui Pilkada masih berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat memilih dan mengetahui kualitas dan rekam jejak calon pemimpinnya dengan baik melalui Pilkada.
“Kalau Gubernur ditunjuk itu kan berdasarkan rasa, atau rasa presiden. Jangan karena ini daerah khusus terus harus ditunjuk, kan tidak gitu juga,” kata Riano.
Riano menambahkan, sistem pemerintahan harusnya berjalan maju bukannya mundur. Pasca orde baru dan reformasi, Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana sosok pemimpin mendapat amanah melalui pemilihan.
“Menurut saya ini (penunjukan Gubernur) sangat kurang baik, karena pemilihan langsung merupakan semangat kita pasca reformasi bahwa demokrasi kita tidak dikebiri dengan adanya penunjukkan,” demikian Riano.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P Ahmad menghormati perbedaan pandangan dengan koleganya dari Bamus Suku Betawi 1982 soal Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden. 
BERITA TERKAIT: