Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Jokowi, yang turut hadir di lokasi acara, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).
"Kegiatan Rakornas penyelenggara pemilu dimaksudkan menyatukan langkah penyelenggara melaksanakan tugas wewenang sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Heddy.
Dia menjelaskan, Rakornas DKPP berinisiatif memperkuat prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang berintegritas, mengingat tahun politik 2024 mulai mendekati hari H pencoblosan.
"Dan memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara, mengingat Bawaslu, KPU, DKPP satu kesatuan penyelenggara yang punya tugas dan fungsi masing-masing," sambungnya menegaskan.
Heddy menuturkan, akhir-akhir ini penyelenggara pemilu disorot banyak masyarakat, baik itu DKPP, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Begitu ada isu miring tentang KPU dan kinerja Bawaslu, maka tertuju pada DKPP sebagai lembaga yang mengampu penanganan pelanggaran kode etik," katanya.
Oleh karena itu, Heddy memastikan Rakornas ini diikuti 3 unsur penyelenggara pemilu sebanyak 1.408 orang, dengan tujuan menjaga kerja pelaksanaan pemilu yang sesuai UU.
"Publik perlu meyakinkan bahwa independensi netralitas, imparsialitas penyelenggara pemilu benar-benar terjamin dan terkontrol dari sistem kode etik yang dijalankan profesional," demikian Heddy menambahkan.
Dalam Rakornas ini turut hadir Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Mendagri Tito Karnavian, Menpan-RB Azwar Anas, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tahun 2023 yang resmi dibuka Presiden Joko Widodo, menekankan soal integritas lembaga kepemiluan. 
BERITA TERKAIT: